Nasib Tenaga Honorer Paradoksal dengan Pejabat Kamis, 19 November 2009 | 06:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib tenaga honorer paradoksal dengan nasib pejabat negara. Banyak pegawai honorer sudah bekerja puluhan tahun, tetapi belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Sementara pejabat negara belum banyak bekerja sudah akan dinaikkan gajinya.

Anggota Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain, mengingatkan adanya ketidakadilan itu dalam rapat kerja dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan, Rabu (18/11).

”Oleh karena itu, saya menolak rencana kenaikan remunerasi pejabat negara oleh pemerintah kecuali semua masalah tenaga honorer selesai. Ini persoalan rasa,” kata Malik, yang disambut tepuk tangan para pegawai honorer yang memenuhi balkon.

Malik juga mengingatkan bahwa sejak tahun 2005, pemerintah menjanjikan akan mengangkat 920.702 tenaga honorer. Namun, sampai November 2009 belum juga semuanya diangkat.

Anggota Komisi II dari Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, juga menegaskan, jika pemerintah tidak mengangkat tenaga honorer sampai tahun 2009, hal itu sama saja dengan pengingkaran terhadap politik negara.

Anggota Komisi II, Budiman Sudjatmiko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga mengingatkan, hingga saat ini masih ada sekitar 5.000 tenaga honorer di Departemen Keuangan yang belum diangkat. (SUT)

SEPUTAR AKTIVIS

Banyak sekali aktivis – aktivis yang bermunculan di negeri ini, ada yang level pusat, daerah sampai ke desa. Berbagai macam isu selalu mereka munculkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, politik, keagamaan, dan lain sebagainya. Konsep pemikiran mereka pun beraneka ragam tergantung latar belakang organisasi atau kelompok yang menaunginya radikal atau moderat.

Aktivis pasti mempunyai organisasi atau kelompok sebagai kendaraannya dalam mengungkapkan pendapat, ada yang berbentuk LSM, Ormas, ataupun OKP. Organisasi atau kelompok yang mereka bentuk pun memiliki jaringan yang berbeda pula serta berbagai macam unsur masyarakat yang tergabung didalamnya.

Dalam dunia Politik juga memiliki aktivis – aktivis yang berada didalam organisasi atau kelompok, biasanya pergerakan aktivis tersebut sesuai dengan permasalahan tertentu yang tujuannya selalu mengandung unsur politis. Dengan perkembangan zaman sekarang ini setiap pergerakan aktivis sebagian besar selalu ditunggangi unsur politis tapi sedikit tersembunyi biasanya ada semacam “ Kesepakatan “ dengan pihak tertentu yang merupakan “ Lawan “ dari “ Penguasa “ dengan tujuan untuk kepentingan golongan atau kelompok aktivis itu sendiri, tidak seperti aktivis yang berasal dari organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh Partai Politik yang secara terang – terangan membawa aspirasi Partai Politiknya sendiri. Kedua aktivis tersebut masih memiliki rasa idealisme yang tinggi walaupun untuk kepentingan golongan atau kelompoknya sendiri.

Yang lebih parahnya lagi sekarang ini beredar aktivis berjiwa artis yang hanya mencari popularitas belaka mungkin agar dikenal oleh masyarakat tapi tujuan yang dibawanya selalu berubah – rubah alias tidak jelas. Tidak jauh berbeda dengan aktivis yang berjiwa matrealistis hanya aktivis tersebut akan melakukan gerakan asal ada “ pesanan “ dari pihak tertentu yang telah membiayainya.

Aktivis juga sering dijadikan “ alat “ oleh pihak tertentu, kadang – kadang dalam pemilihan seorang ketua organisasi atau kelompok selalu diwarnai unsur politis yang kental sehingga tak jarang praktek Money Politic memainkan peranan. Tujuannya pun berbagai macam tapi biasanya untuk menambah kekuatan massa sehingga dapat memuluskan kepentingan pihak tertentu. Sebagian aktivis juga selalu menjadikan organisasi atau kelompok yang dipimpin untuk kepentingannya sendiri, kalau model aktivis seperti ini dilandasi jiwa matrealistis mungkin saja bisa dijadikan “ Usaha “ untuk memperkaya diri.

Yang sangat sulit ditemukan saat ini adalah seorang aktivis yang independen tapi memiliki idealisme yang tinggi untuk kepentingan rakyat, aktivis seperti ini rela berkorban apa saja untuk mewujudkan aspirasi yang dibawanya. Apabila terjadi kesalahan yang merugikan publik maka mereka siap untuk beraksi tidak melihat saudara, sahabat ataupun teman.

Menyikapi Rencana Muktamar IMM di Jawa Barat

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( DPD IMM ) Provinsi Jawa Barat menurut rencana ditunjuk sebagai penyelenggara Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2010. Saya selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( PC IMM ) Kabupaten Subang yang berada dibawah naungan DPD IMM Provinsi Jawa Barat merasa tidak mengetahui secara pasti asal muasal tentang rencana penyelenggaraan Muktamar Tahun 2010 di Jawa Barat dan kalau menurut hasil Rapat Koordinasi ( RAKOR ) DPD IMM Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 tidak mencantumkan rencana tersebut ke dalam pembahasan agenda Program Kerja Tahun 2009 – 2010. Menyikapi permasalahan tersebut diatas, sebagai bagian dari DPD IMM Provinsi Jawa Barat perlu kiranya saya mengajukan beberapa pendapat yang mungkin bisa digunakan untuk menentukan kebijakan sebagai langkah awal dalam mengambil keputusan.

DPD IMM Provinsi Jawa Barat harus bisa memikirkan dampak sebelum dan sesudah penyelenggaraan Muktamar IMM Tahun 2010, jangan melihat dari segi keberhasilannya saja karena masih ada segi lainnya yang mesti dipertimbangkan. Memang sebagai kader persyarikatan mesti memiliki rasa optimisme dalam menjalankan suatu kegiatan tapi alangkah baiknya juga kita melihat realita yang ada di organisasi. Masih banyak pembenahan – pembenahan yang mesti dilaksanakan oleh DPD IMM Provinsi Jawa Barat di segala bidang sebelum melangkah ke Program Kerja yang bersifat Nasional dan PC IMM Kabupaten Subang tidak memungkiri memerlukan pembenahan yang intensif dari DPD IMM Provinsi Jawa Barat dan mungkin masih ada PC IMM lainnya yang mempunyai permasalahan yang sama, selain itu Program Kerja yang telah disepakati pada saat RAKOR DPD IMM Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 masih ada yang belum terlaksana yang mesti kembali dibahas bersama untuk mencari jalan keluarnya.

Kita juga harus memikirkan masalah anggaran keuangan yang merupakan salah satu permasalahan bagi setiap organisasi dan begitu juga dengan DPD IMM Provinsi Jawa Barat apalagi dengan menyelenggarakan Muktamar IMM Tahun 2010 pasti memerlukan biaya yang sangat besar. Kalau pun biaya tersebut bisa diatasi, alangkah baiknya juga kalau digunakan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang sangat penting untuk kemajuan DPD IMM Provinsi Jawa Barat. Misalkan saja untuk biaya membentuk Badan Usaha Milik Ikatan ( BUMI ) yang sudah diwacanakan pada tahun – tahun sebelumnya yang bisa memperkuat perekonomian organisasi atau bisa saja anggaran itu digunakan untuk membantu PC IMM di Jawa Barat sebagai dana pendamping untuk kelangsungan Program Kerja di daerahnya masing – masing. Andaikan saja apabila biaya penyelenggaraan Muktamar IMM Tahun 2010 tidak dapat dipenuhi dan DPD IMM Provinsi Jawa Barat memaksakan diri tetap menyelenggarakan, yang ditakutkan akan meninggalkan hutang dan menjadi beban bagi pengurus DPD IMM Provinsi Jawa Barat selanjutnya karena DPD IMM Provinsi Jawa Barat saat ini akan habis masa kepengurusannya pada tahun 2010 ini.

Tidak ada maksud dalam hati saya untuk tidak mendukung DPD IMM Provinsi Jawa Barat menjadi penyelenggara Muktamar IMM Tahun 2010 malah saya merasa bangga dengan penunjukkan tersebut, tapi saya hanya ingin menghimbau untuk memperkuat dulu organisasi baik ditingkat DPD IMM ataupun PC IMM dalam segala bidang dan apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, DPD IMM Provinsi Jawa Barat dapat mengajukan kembali menjadi penyelenggara Muktamar IMM pada tahun berikutnya dan mungkin saja pada kesempatan itu kita bisa lebih siap untuk menanggung beban sebagai penyelenggara.

Pro dan kontra pasti ada dalam setiap gerakan setiap organisasi dan itu dianggap lumrah sebagai dinamika, tinggal bagaimana kita menyikapi semua permasalahan itu dengan bijaksana sehingga menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat untuk semua.

IMM Akan Selalu Jaya untuk Menjaga Sang Surya Tetap Bersinar

BERAS DAN PEMERINTAH

Harga eceran beras di Kabupaten Subang di pasar telah menembus sampai Rp. 6.500,00 secara langsung menambah beban masyarakat dalam membeli sembako. Setelah kejadian ini baru Pemerintah Kabupaten Subang bersama instansi terkait ketar – ketir berusaha menanggulangi masalah tersebut. Seolah – olah tidak ada lagi solusi untuk permasalahan tersebut, biasanya instansi terkait mengeluarkan beras murah untuk menstabilkan kembali harga beras di pasaran walaupun pembelinya sebagian besar didominasi oleh para “ Bandar “ malah bisa saja terjadi “ Kesepakatan “ antara pihak instansi dengan para “ Bandar “ tersebut sehingga solusi tersebut boleh dikatakan tidak tepat sasaran.
Hanya mencoba memberikan sebuah solusi, menurut saya peranan pemerintah melalui instansi terkait lebih ditingkatkan dan kalau bisa memberikan solusi yang tepat guna dengan langsung ke “ Pelaku “ yaitu petani. Minimnya pelatihan – pelatihan untuk petani dalam bidang pertanian mungkin saja menjadi salah satu faktor penunjang melejitnya harga beras. Pelatihan yang diberikan pun harus lebih inovatif dan variatif, jangan menggunakan metode lama yang itu – itu saja karena dengan berkembangnya teknologi pada sekarang ini memungkinkan banyak metode lain yang lebih efektif.
Sebagai contoh, sampai sekarang ini ketergantungan petani kepada pupuk non organik yang ada di pasaran sangat tinggi padahal hasil yang diperoleh tidak ada peningkatan. Mungkin dulu instansi terkait lebih memasarkan produk tersebut dan itu sangat wajar karena perkembangan teknologi saat itu tidak seperti sekarang. Dikarenakan tingkat pengetahuan petani terhadap ilmu pertanian sangat minim maka diperlukan peranan instansi terkait apalagi dengan teknologi informasi saat ini sangat memungkinkan banyak pengetahuan yang lebih efektif untuk dipelajari dan dipraktekkan ke lapangan. Kenapa harus instansi yang turun langsung ke lapangan? Karena menurut pengalaman saya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi masih kuat dibandingkan kepada organisasi atau lembaga lain maka oleh karena itu, instansi harus bisa memanfaatkan keadaan tersebut mungkin bisa saja dibantu oleh organisasi atau lembaga yang berkompeten dibidang tersebut.
Pupuk organik adalah salah satu solusi yang perlu diterapkan kepada petani, karena pupuk organik memungkinkan para petani dapat membuatnya sendiri dengan memanfaatkan limbah atau tumbuhan yang ada dilingkungan dan tentu saja membantu penghematan biaya produksi kalau perlu ada semacam lahan percontohan sebagai media pembelajaran dan juga bisa menjadi tempat praktek petani agar lebih menguasai. Selain itu biasanya petani apabila lahan percontohan menghasilkan tingkat produksi yang lebih tinggi, lambat laun mereka akan beralih menggunakan pupuk tersebut sehingga instansi tidak terlalu repot untuk mengenalkannya kepada semua petani.
Penggunaan pupuk organik selain membantu penghematan biaya produksi, bisa juga menyelamatkan lingkungan karena dengan terlalu banyaknya penggunaan pupuk berbahan kimia akan merusak struktur tanah sehingga mengurangi tingkat kesuburan. Bayangkan sudah berapa tahun lahan pertanian di Kabupaten Subang menggunakan pupuk berbahan kimia ? jadi wajar saja apabila tingkat produksi beras di Kabupaten Subang mungkin di daerah lain menurun karena dampak dari pupuk berbahan kima yang sering digunakan.

KAUKUS DEWAN PANTURA DAN ISU KABUPATEN PANTURA

27 anggota DPRD Kabupaten Subang yang pada PEMILU Tahun 2009 lalu berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Pantura telah membentuk suatu wadah yang dinamakan KAUKUS DEWAN PANTURA yang katanya bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kabaupaten Subang agar lebih konsentrasi terhadap pembangunan di daerah Pantura. Berbagai macam reaksi pun bermunculan, ada yang pro dan ada juga yang kontra dengan berbagai argumentasi tentunya. Tapi itu merupakan hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat dan bisa dikatakan masyarakat Subang saat ini sudah kritis dalam menyikapi sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Wajar saja apabila 27 anggota DPRD Kabupaten Subang tersebut lebih mementingkan daerah Pantura yang notabene disanalah mereka mendapatkan suara sehingga bisa menikmati hasil sebagai anggota Legislatif, mungkin bisa disimpulkan sebagai rasa terima kasih mereka kepada masyarakat yang telah mendukung. Memang seharusnya anggota Legislatif adalah milik semua unsur masyarakat Subang karena mereka bukan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan kalau boleh berpendapat menurut saya masih banyak daerah – daerah di Kabupaten Subang memiliki “ Nasib “ yang sama dengan daerah Pantura dan kalau dilihat dari bidang perekonomian, daerah Pantura sedikit diuntungkan bisa dikatakan sudah menjadi sentra bisnis karena berada dijalur strategis.
Seharusnya anggota Legislatif harus bisa memberikan suatu solusi kepada masyarakat Pantura terutama kepada Aparatur Pemerintah yang berada dilingkungan Kecamatan di daerah tersebut untuk bisa memanfaatkan keunggulan daerah agar menjadi pendapatan lokal yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sehingga ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Kabupaten Subang bisa teratasi karena Pemerintah Kabupaten Subang juga berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan di daerah – daerah lainnya apalagi Pemerintah Kabupaten Subang telah mencanangkan program Kelurahan / Desa Mandiri Gotong Royong yang bertujuan menjadikan Kelurahan / Desa bisa mandiri dalam pembangunan disegala bidang. Tidak ada alasan kalau APBD lebih dititik beratkan untuk daerah Pantura karena daerah – daerah lain juga memiliki hak yang sama dan apabila itu dilaksanakan akan terjadi “ Kecemburuan “ di antara daerah yang akan berakibat perpecahan.
Kalau betul anggota Legislatif peduli dengan masyarakat, kenapa harus mengandalkan Pemerintah Kabupaten Subang? Kenapa mereka tidak memakai anggaran pribadinya? Coba kalkulasikan berapa pendapatan menjadi anggota Legislatif? Sisihkan beberapa persen saja untuk masyarakat kalau dikalikan 27 anggota Legislatif mungkin jumlahnya besar dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sehingga selain membantu masyarakat, mereka juga membantu penghematan pengeluaran APBD. Kalau mau mengandalkan APBD seharusnya anggota Legislatif melakukan “ Diplomasi “ dengan Pemerintah Provinsi atau Pusat agar menambahkan anggaran untuk Kabupaten Subang.
Pembentukan KAUKUS DEWAN PANTURA diwarnai juga oleh isu Kabupaten Pantura yang merupakan isu lama yang kembali mencuat ke permukaan. Ada 2 (dua) kemungkinan dalam menyikapi hal tersebut, kemungkinan pertama bisa saja KAUKUS DEWAN PANTURA bertujuan untuk mengembalikan isu Kabupaten Pantura dikalangan masyarakat Pantura atau kemungkinan kedua ada pihak – pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan sehingga menjadikan 27 anggota Legislatif KAUKUS DEWAN PANTURA sebagai “ Senjata “ untuk memuluskan “ Jalan “ pembentukan Kabupaten Pantura.
Banyak tudingan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Subang yang telah dianggap “ Gagal “ dalam pembangunan di daerah Pantura, padahal seperti yang telah saya bahas diatas pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh APBD. Menurut saya Pemerintah Kabupaten Subang masih mampu untuk mengelola daerah Pantura asalkan Pemerintah Provinsi dan Pusat pro aktif dalam memberikan tambahan anggaran, selain itu perlu juga pembenahan didalam unsur birokrasi agar program pembangunan di Kabupaten Subang tepat sasaran kalau perlu Pemerintah Kabupaten Subang “ Menyewa “ tenaga ahli untuk permasalahan tersebut.
Kalau dilihat dari sejarah Kabupaten Subang tidak dapat dipisahkan dengan daerah Pantura karena sebelum masyarakat mengenal kata Subang seperti sekarang, Kolonial Belanda memakai nama Pamanoekan – Tjiasem untuk nama Kabupaten Subang tempo dulu seperti yang terdapat di berbagai macam dokumen peninggalan Belanda.
Diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung keutuhan wilayah Kabupaten Subang karena akan berdampak berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga ketika berkembang isu Provinsi Cirebon, masyarakat Subang tetap setia berada di Provinsi Jawa Barat. Coba bayangkan apabila Provinsi Jawa Barat terpecah menjadi 2 (dua) apakah Pemerintah Provinsi atau masyarakat Jawa Barat menerima?.

AKSI 100 HARI KEPEMIMPINAN SBY – BOEDIONO

Tak terasa kepemimpinan SBY – Boediono akan genap 100 hari, tidak tahu berasal darimana 100 hari selalu dijadikan patokan “ keberhasilan “ suatu kepemimpinan padahal perjalanan masih panjang sekitar kurang lebih 4,5 tahun lagi.

Beragam cara pasti akan dilakukan oleh rakyat di Indonesia dalam menyambut hari tersebut. Ada yang melakukan aksi turun ke jalan, ada yang mengadakan seminar, dan kegiatan lainnya serta tentu saja ada pihak yang puas ataupun yang tidak puas dengan hasil 100 hari kepemimpinan SBY – Boediono.

Hanya sekedar catatan saja, yang kadang – kadang menjadi pertanyaan apakah aksi tersebut betul – betul murni aspirasi rakyat agar kepemimpinan SBY – Boediono bisa lebih baik ?. Yang ditakutkan ada unsur kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu menyusup ke dalam gerakan tersebut atau bisa saja untuk mencari popularitas belaka karena kita ketahui di zaman teknologi yang maju sekarang ini banyak cara untuk mendongkrak popularitas ( Wallahu alam ).

Itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia dalam mengeluarkan pendapat hanya saja saya menyarankan jangan lupa akan etika dan tata krama dalam berpendapat. Alangkah sangat indahnya apabila setiap aksi yang terjadi di Indonesia terlihat santun dan beretika apalagi ditambah intelektualitas dalam berpendapat. Aksi jangan dijadikan ajang untuk menyalahkan ataupun menjatuhkan seseorang karena kesalahannya, perlu kita ingat masih ada peraturan – peraturan atau hukum yang berwenang dalam menentukan keputusan apakah seseorang itu salah.

Menurut saya pribadi, setiap aksi yang terjadi pasti berakhir tanpa hasil alias nihil. Padahal tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk keperluan aksi tersebut. Coba aksi itu dirubah menjadi kegiatan semacam audiensi dengan legislatif atau eksekutif dalam sharing program hitung – hitung memberikan masukan atau saran, mungkin saja ada salah satu program yang belum terpikir oleh mereka dan dianggap berkualitas sehingga ditanggapi untuk dijadikan program kerja.

APAPUN AKSINYA YANG PENTING SANTUN DAN BERETIKA
JAYALAH INDONESIA…!!!

PELAJAR, SEKS BEBAS DAN MASA DEPAN

Wow..video mesum kembali marak, kini terjadi di Kabupaten Subang yang diperankan oleh pelajar salah satu sekolah negeri favorit ( katanya..karena belum ada konfirmasi lebih lanjut ) yang sekarang sedang menjadi salah satu pencarian nomor satu di SEARCH ENGINE dengan berbagai alasan tentunya.
Setelah beredarnya video mesum tersebut, otomatis sang pemeran pun popularitasnya melejit bak artis. berbagai tanggapan pun bermunculan ada yang mencaci ada juga yang merasa kasihan dengan apa yang menimpa pelajar tersebut karena akibat yang akan ditanggung atas perbuatannya.
Itulah fenomena yang ada dikalangan pelajar sekarang ( mungkin masih banyak lagi ) walaupun sudah beberapa contoh kasus video mesum yang melibatkan pelajar tapi seolah - olah tidak dijadikan pelajaran ( mungkin tidak diajarkan di sekolah hehehe ) dan masyarakat pun menanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini?. sebetulnya peranan semua pihak dalam menangani masalah ini sangat diperlukan. sekolah tidak sepenuhnya dapat dibebankan dalam mendidik akhlak atau norma - norma yang ada, demikian juga dengan orangtua. mungkin pendekatan personal dan pengawasan yang sewajarnya bisa dijadikan alternatif apalagi dengan bertambah canggihnya teknologi secara langsung pelajar sekarang dimudahkan mengakses apa saja termasuk situs - situs porno.
Mungkin sekarang saatnya peranan guru Bimbingan Konseling atau biasa disebut BK lebih sedikit memainkan peranan, jangan sampai image guru KILLER atau guru KASUS terus melekat karena akan menghambat dalam hubungan dengan pelajar. guru BK harus bisa menjadi TEMAN atau SAHABAT bagi pelajar sehingga mereka tidak canggung untuk membuka diri dengan apa yang menjadi permasalahan, selain itu akan terjalin ikatan emosional yang kuat. setelah itu berikanlah bimbingan terhadap pelajar tentang seks bebas dan akibatnya, biarkan pelajar memahami kerugian - kerugian yang akan ditanggung oleh pelaku seks bebas.
Selain itu diperlukan juga peranan instansi - instansi atau lembaga - lembaga terkait, selain berperan dalam melakukan penyuluhan terhadap pelajar juga harus bisa meraih pelajar korban seks bebas apalagi sampai tersebar melalui media karena akan mengakibatkan kondisi psikis yang sangat tidak stabil. sudah masyarakat tahu ditambah dikeluarkan oleh sekolah diusir pula oleh keluarga, siapa yang kuat menghadapi kondisi seperti ini?.
Orangtua juga harus bisa menerima keadaan dan harus bisa menjadi orangtua yang bijak jangan sampai korban seks bebas lebih terjerumus lagi pada hal - hal yang lebih buruk lagi karena fakta yang ada Pekerja Seks Komersial yang ada sebagian besar adalah korban dari seks bebas yang kemudian dikucilkan oleh keluarga. begitu pun dengan sekolah jangan sampai hak - hak korban seks bebas untuk menuntut ilmu tidak diperhatikan karena dapat menentukan masa depan mereka ke arah yang lebih baik.

INGAT..MEREKA JUGA MANUSIA SAMA DENGAN KITA SELALU DIPENUHI OLEH KESALAHAN DAN DOSA DAN BERIKAN MEREKA KESEMPATAN UNTUK MEMBUKA LEMBARAN HIDUP YANG BARU MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

DIMANAKAH RASA NASIONALISME ?